China menyusul dengan 15 persen, Rusia 6,7 persen, Jerman 5,2 persen, dan Inggris 4,4 persen.
Porsi Nepal sekitar 0,01 persen.
Namun runtuhnya gletser Himalaya baru-baru ini menunjukkan Nepal berada di garis depan krisis iklim.
Perkiraan biaya pemulihan dari bencana terbaru di Nepal mencapai 4 miliar hingga 5 miliar dolar AS.
Jumlah itu setara dengan sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Nepal Shishir Khanal dalam wawancara televisi pada 1 September mengatakan emisi gas rumah kaca Nepal nyaris nol.
'Namun kami membayar harga tertinggi untuk krisis global yang tidak kami sebabkan,' ujarnya. Ia menambahkan dukungan negara-negara besar bagi Nepal bukanlah amal, melainkan tanggung jawab hukum dan moral.
Nepal menegaskan bahwa mengatasi krisis iklim pada akhirnya adalah masalah kelangsungan hidup global.
Khanal mengatakan jika gletser Himalaya hilang, keamanan air lebih dari 2 miliar orang di Asia Selatan akan terancam permanen.
Mereka bergantung pada sungai seperti Gangga dan Trishuli. 'Kami mengangkat isu ini bukan hanya untuk Nepal, tetapi untuk kelangsungan peradaban di seluruh Asia Selatan,' katanya.
Dunia kini menanti apakah komunitas internasional merespons seruan Nepal.
Perdana Menteri Nepal Balendra Shah diperkirakan menghadiri Sidang Umum PBB bulan ini dan menyerukan perhatian internasional lebih besar terhadap bencana iklim.
Sidang Umum PBB ke-81 dibuka di markas PBB di New York pada 8 September, dengan debat umum tingkat tinggi dimulai 22 September.
Nepal juga mungkin menempuh jalur hukum terhadap negara lain.
Pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini penasihat bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengatasi krisis iklim.
Kegagalan memenuhi kewajiban itu dapat menimbulkan tanggung jawab negara.
Opini tersebut dapat membuka jalan bagi Nepal atau negara rentan lain untuk menempuh litigasi iklim terhadap negara lain.
