Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta seluruh perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah pedesaan.
Permintaan ini disampaikan dalam acara CSR & PDB Awards 2026 di Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Langkah penyelarasan dinilai mendesak untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menyatakan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada sektor pedesaan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan BUMDes, penyediaan pupuk terjangkau, serta penetapan harga beli hasil tani dirancang untuk mendongkrak kesejahteraan warga.
"Bapak Presiden sangat concern bagi percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa.
Jadi semua, hampir semua program-program Bapak Presiden itu menyasar masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di perdesaan, seperti MBG itu dapat meningkatkan produktivitas, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi di desa, dan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Ahmad dalam acara CSR & PDB Awards 2026 di Kantor Kemendes, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Ahmad menambahkan bahwa deretan program strategis pemerintah memiliki dampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat di wilayah rural secara menyeluruh.
"Program-program Bapak Presiden itu semuanya meningkatkan ekonomi, meningkatkan daya beli. MBG, BUMDes, dan sebagainya.
Pupuk yang murah, harga gabah yang dibeli dengan harga tinggi, semuanya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Dengan besarnya potensi sumber daya alam dan budaya di kawasan desa, Kemendes PDT menekankan bahwa dukungan finansial maupun program dari pihak swasta sangat diperlukan untuk mendampingi intervensi pemerintah.
"Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa.
Tidak kurang dari 75.265 desa, dan budaya yang sangat besar, pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta," ujarnya.
Pemerintah menargetkan alokasi dana tanggung jawab sosial dari sektor usaha dapat terserap secara terarah agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa.
"Kami di Kementerian Desa berkepentingan agar dana CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan, BUMN, BUMD maupun swasta, dapat dikontribusikan bagi pembangunan dan pengembangan desa.
Itu kepentingan kami, supaya semua berpartisipasi aktif membangun bangsa melalui pembangunan desa," tegas Ahmad.
Implementasi CSR yang terencana dan berkelanjutan terbukti telah memberikan dampak positif pada penguatan ekonomi lokal serta penyediaan sarana dan prasarana publik di kawasan pedesaan.
"CSR yang terarah dan berkelanjutan, banyak desa yang telah merasakan manfaatnya melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan desa UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat," pasar Ahmad.
Pertumbuhan ekonomi desa secara tidak langsung juga akan memicu perputaran pasar yang menguntungkan dunia bisnis kembali melalui penguatan daya beli warga.
"Kalau usahanya maju, daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat, ya supply-demand meningkat.
Jadi tugas kita ini bagaimana meningkatkan daya beli dan untuk itu masyarakat desa harus dilibatkan oleh semua pelaku-pelaku usaha termasuk pemberian CSR," jelasnya lagi.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) Sudarmanto menyatakan bahwa program CSR dari perusahaan anggota ISSF telah difokuskan pada pilar agenda nasional, khususnya Asta Cita ke-6.
"Disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwa semua program terkolaborasi menjadi satu.
Kita masuk ke poin Asta Cita keenam, di mana ISSF sebagai koordinator teman-teman dari perusahaan untuk berkontribusi," tutur Sudarmanto.
Sudarmanto menyebutkan bahwa pembangunan dari tingkat desa merupakan fondasi utama bagi Indonesia dalam mewujudkan target pemerataan ekonomi jangka panjang.
"Kita menyadari bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan fondasi yang kuat, dan unit terkecil pembangunan kita yaitu desa.
Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," sambungnya.
Bentuk kontribusi konkret dari para anggota korporasi mencakup sektor kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, hingga pendampingan usaha mikro bagi kaum perempuan.
"Contoh tadi ada bidang kesehatan, kalau di Maluku Utara ada pengentasan stunting-nya.
Dan pemberdayaan perempuan dan wanita, juga mendayagunakan wanitanya menjadi ujung tombak penghasilan keekonomian untuk di UMKM-UMKM-nya," ucap Sudarmanto.
Meskipun demikian, keterbatasan jumlah anggota korporasi yang terlibat membuat jangkauan pendampingan CSR saat ini baru memenuhi sebagian kecil dari total desa di Indonesia.
"Kalau Pak Wamen menceritakan luasnya wilayah kita yang kurang lebih 75.000 desa ya Pak Wamen ya, sedangkan kita ISSF mempunyai anggota kurang lebih hanya 400, hanya 5% saja, masih jauh daripada jangkauan coverage-nya.
Kita terus bersemangat untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan suatu kontribusi yang nyata," pungkasnya.
