"Kalau kalian butuh kami, kooperatiflah." Kalimat penutup itu disampaikan dr Tirta dalam unggahan Instagram @dr.tirta, sebagai ujung kritik panjangnya terhadap cara pemerintah memperlakukan para pembayar pajak.
Dituntut Patuh, tapi Kritik Tak Didengar
Dokter yang juga influencer ini menilai pemerintah hanya menuntut kepatuhan dan pembayaran pajak, tanpa membuka ruang kritik dan masukan. Padahal, menurutnya, masyarakat adalah salah satu sumber utama penerimaan negara: kepatuhan mereka semestinya dibalas dengan penghargaan dan keterbukaan terhadap kritik, bukan sikap seolah tak mau mendengar.
Soal SP2DK dan Bantalan Bernama Kepatuhan
Ia juga mengkritik ancaman penerapan SP2DK secara massal — menurutnya tidak realistis memeriksa hingga memenjarakan 150 juta orang sekaligus, dan justru kepatuhan masyarakatlah yang selama ini menjadi bantalan penopang negara. Bukti kontribusi rakyat, lanjutnya, ada di mana-mana: warga tetap bertransaksi di e-commerce meski memprotes rencana pajak transaksi digital untuk menggenjot APBN, dan setiap pembelian harian — bahkan tisu — sudah memuat PPN yang mengalir ke negara, selain cukai, PNBP, dan pajak barang mewah.
Tirta menegaskan sasarannya jelas: ia mencintai negaranya, yang ia kritik adalah cara pemerintah menjalankan pemerintahan. Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi pemerintah atau Kementerian Keuangan atas kritik tersebut.
