Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas membuka peluang bagi 200 pelajar asal Papua untuk masuk sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum pada tahun 2026.
Kesempatan ini diberikan melalui jalur afirmasi yang ditujukan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).
Implementasi Otonomi Khusus Papua
Menurut Supratman, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Otsus menitikberatkan pada pemberdayaan OAP, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesempatan kerja di lingkungan pemerintahan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi putra-putri Papua dalam birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong afirmasi bagi masyarakat Papua di berbagai bidang.
Kementerian Hukum menjadi salah satu instansi yang membuka akses lebih luas bagi pelajar Papua.
Program ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua.
Dengan adanya jalur khusus, diharapkan lebih banyak OAP yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah kedinasan.
Setelah lulus, mereka akan ditempatkan di berbagai unit kerja Kementerian Hukum, termasuk di wilayah Papua.
Hal ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kehadiran negara di daerah tersebut.
Supratman menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada peresmian Posbankum di Kota Sorong, Senin (18/5/2026).
Acara itu menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam memberdayakan OAP.
Posbankum sendiri merupakan layanan bantuan hukum yang dihadirkan untuk memudahkan akses keadilan bagi masyarakat.
Keberadaan Posbankum di Sorong diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan pendampingan hukum.
Menteri Hukum menegaskan bahwa afirmasi pendidikan ini bukan sekadar janji, melainkan sudah mulai direalisasikan.
Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar benar-benar menjaring putra-putri terbaik Papua.
Pelajar yang lolos nantinya akan mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan seperti Politeknik Imigrasi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
Mereka akan dibekali ilmu dan keterampilan yang relevan dengan tugas di Kementerian Hukum.
Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan kementerian.
Dengan demikian, mereka dapat langsung berkontribusi bagi pembangunan hukum dan pelayanan publik di Papua.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Papua.
Mereka menilai afirmasi pendidikan ini sebagai langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia antara Papua dan daerah lain.
Selain itu, keberadaan putra-putri Papua di birokrasi juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman kearifan lokal dalam penegakan hukum.
Pemerintah terus mendorong kementerian dan lembaga lain untuk mengikuti jejak Kementerian Hukum dalam membuka afirmasi bagi OAP.
Dengan sinergi lintas sektor, pembangunan di Papua diharapkan semakin merata dan berkeadilan.
Menteri Hukum optimistis bahwa program ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masa depan Papua.
Ia juga mengimbau para pelajar Papua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
Pendaftaran untuk jalur afirmasi akan dibuka dalam waktu dekat dan informasi lengkap dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Hukum.
Masyarakat diharapkan turut mengawal proses seleksi agar berjalan sesuai aturan.
Dengan adanya afirmasi ini, diharapkan jumlah OAP yang bekerja di instansi pemerintah terus meningkat.
Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat integrasi nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
