Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menginvestigasi dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga masih menggunakan barang bersubsidi.
Hal ini disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, di Gedung BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, larangan penggunaan barang bersubsidi telah diatur melalui surat edaran dan ketentuan sebelumnya.
Jika terbukti, mitra dapur MBG berpotensi diminta mengembalikan selisih harga ke kas negara.
"Saat ini kami juga sedang menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan bersubsidi.
Ada kemungkinan, sesuai hasil investigasi nanti, selisih harga dari penggunaan barang bersubsidi tersebut akan diminta untuk dikembalikan ke kas negara," ujarnya.
Sudaryono mencontohkan, jika dapur MBG membeli minyak goreng bersubsidi padahal seharusnya memakai minyak goreng komersial, selisih harga akan dihitung berdasarkan jumlah pemakaian.
"[Jika terdapat] ada selisih harga, nah, selisih harga itu dikalikan dengan jumlah penggunaan, dan berdasarkan hasil investigasi nanti bisa saja kami minta untuk dikembalikan ke kas negara," kata dia.
