Hakim pengadilan federal memerintahkan penundaan proses merger Paramount Skydance dan Warner Bros. Discovery (WBD) selama 14 hari.
Keputusan ini diambil setelah 12 negara bagian menggugat akuisisi senilai US$111 miliar atau sekitar Rp1.990 triliun tersebut.
Koalisi negara bagian menilai merger itu akan melanggar undang-undang antimonopoli federal.
Mereka khawatir harga produksi dan produk menjadi lebih tinggi, serta jumlah film dan acara TV berkurang.
Perintah Hakim
Hakim Araceli Martinez-Olguin dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California di Oakland mengeluarkan perintah penundaan pada Senin (20/7) waktu AS.
Ia sebelumnya mendengar argumen kedua belah pihak pada Jumat (17/7).
Dalam putusannya, hakim menyatakan klaim negara bagian menunjukkan adanya pertanyaan serius mengenai manfaat merger.
Paramount telah sepakat untuk tidak menyelesaikan transaksi sebelum 22 Juli 2026 dan tidak keberatan dengan penundaan hingga akhir September.
Hakim menambahkan bahwa Paramount dan Warner Bros. akan terus beroperasi sebagai perusahaan terpisah selama proses pengadilan.
Perintah penahanan 14 hari ini dapat diperpanjang hingga 28 hari.
Respons Para Pihak
Jaksa Agung California Rob Bonta menyambut baik keputusan hakim sebagai kemenangan pertama dalam kasus ini.
Ia menegaskan komitmen untuk memperjuangkan pasar yang bebas dan adil serta industri film dan televisi yang berkembang.
Sementara itu, juru bicara Paramount mengucapkan terima kasih atas perintah cepat pengadilan.
Mereka yakin bukti akan menunjukkan argumen antimonopoli negara bagian tidak berdasar.
Paramount menegaskan merger ini sah, pro-kompetitif, dan akan menguntungkan konsumen serta industri hiburan.
Pada Juni 2026, Departemen Kehakiman AS telah memberikan lampu hijau terhadap akuisisi tersebut, meski belum final.
Para eksekutif Paramount memperkirakan penghematan biaya lebih dari US$6 miliar melalui penggabungan, yang mengindikasikan potensi PHK besar-besaran.
