Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan Microsoft dari program pengajuan green card bagi pekerja yang datang ke AS dengan visa H-1B.
Penangguhan itu disampaikan Wakil Presiden JD Vance dalam konferensi pers di Gedung Putih, dengan tuduhan kecurangan.
Vance menuding Microsoft mengganti pekerja yang di-PHK dengan tenaga asing.
"Jika Anda menghitungnya, untuk setiap pekerja yang Microsoft PHK, mereka menggantinya dengan satu setengah pekerja asing terikat," kata Vance.
Sorotan terhadap Program H-1B
Program H-1B lama menjadi sasaran pendukung Trump yang menilai program ini merugikan pekerja Amerika dan rawan penyalahgunaan.
Visa H-1B diperuntukkan bagi pekerjaan berketerampilan tinggi yang sulit diisi pekerja Amerika.
Perusahaan teknologi menjadi pengguna terbesar, dengan hampir tiga perempat persetujuan diberikan kepada pekerja dari India.
Microsoft belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Pengumuman Vance muncul sehari setelah pemerintahan Partai Republik melancarkan kritik terhadap mahasiswa internasional dan kemampuan mereka bekerja di AS.
Departemen Keamanan Dalam Negeri pada Rabu mengusulkan biaya 70.000 dolar AS bagi mahasiswa internasional yang ingin bekerja di Amerika Serikat.
Aturan yang diusulkan itu mewajibkan sekolah membayar biaya untuk setiap mahasiswa yang mengikuti program Optional Practical Training (OPT).
Program OPT memungkinkan mahasiswa bekerja pada bidang yang sesuai jurusan selama atau setelah masa studi.
Vance juga menyoroti universitas yang ia nilai menyalahgunakan program visa J-1.
Visa sementara J-1 memungkinkan pengunjung internasional datang ke AS untuk program pertukaran kerja dan studi.
Vance menyebut sembilan universitas yang menurutnya perlu diselidiki lebih lanjut terkait dugaan kecurangan visa J-1.
Ia menilai universitas-universitas itu menggunakan program tersebut dalam proporsi lebih besar dibanding institusi lain.
