Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang pada Rabu yang memberikan hampir $70 miliar untuk agenda penegakan imigrasi dan deportasi hingga akhir masa jabatannya.
Undang-undang tersebut menyediakan $38 miliar untuk U. S.
>>> Bill Gates Hadiri Pemeriksaan Kongres AS Terkait Hubungan dengan Jeffrey Epstein
Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan $26 miliar untuk Patroli Perbatasan. Tambahan $5 miliar akan menutupi biaya tak terduga, menurut Gedung Putih.
Trump menandatangani undang-undang itu di Kantor Oval sehari setelah anggota DPR dari Partai Republik mendorong RUU tersebut dengan suara 214-212, melawan keberatan Partai Demokrat.
Tanda tangannya mengakhiri perebutan pendanaan selama hampir enam bulan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Perebutan ini dimulai setelah penembakan dua warga AS, Alex Pretti dan Renee Good, pada Januari selama operasi penegakan imigrasi federal di Minneapolis.
Partai Demokrat mulai menuntut perubahan dalam penegakan imigrasi setelah penembakan tersebut, menciptakan kebuntuan yang akhirnya mendorong Partai Republik untuk mendanai sendiri lembaga tersebut.
>>> Korsel dan Uni Eropa Kecam Keras Kerja Sama Militer Ilegal Korea Utara-Rusia
Lembaga-lembaga akan didanai selama tiga tahun ke depan.
Undang-undang baru ini memajukan pendanaan tahunan rutin, memastikan aliran uang yang hampir tidak terputus saat pemerintahan Trump berusaha mendeportasi sekitar 1 juta orang per tahun.
RUU tersebut sempat terhambat oleh usulan $1 miliar untuk keamanan Gedung Putih, termasuk ballroom baru Trump, dan dana $1,8 miliar untuk mengkompensasi sekutunya yang mengaku korban penuntutan politik.
Kedua usulan itu dianggap beracun secara politik dan akhirnya dibatalkan.
>>> Tiga Desa Salurkan BLT Dana Desa 2026 dengan Pengawalan TNI-Polri
RUU yang disahkan hanya berfokus pada penegakan imigrasi, sebuah topik yang dianggap Partai Republik sebagai isu pembeda antara dua partai besar dan diharapkan dapat membawa kemenangan dalam pemilu paruh waktu November.
