California sedang mempertimbangkan untuk memperketat aturan dengan mendenda kreator konten yang tidak mengungkapkan bahwa mereka dibayar untuk memposting konten politik.
Langkah ini muncul setelah kampanye politik semakin banyak menggandeng kreator konten, termasuk yang memiliki pengikut di bawah 100.000, untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik.
>>> Profil Ning Najma Tsuroyya, Istri Kadam Sidik yang Resmi Menikah
Aturan Baru untuk Transparansi
Anggota Majelis dari Partai Demokrat, Marc Berman, mengusulkan RUU yang memberikan kewenangan kepada Komisi Praktik Politik yang Adil (FPPC) untuk mengenakan denda langsung kepada kreator konten dan komite politik yang melanggar aturan.
Jika disetujui, pelanggar bisa didenda hingga $5.000 per pelanggaran, tanpa harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan.
Berman menegaskan bahwa pemilih berhak tahu apakah pesan yang mereka lihat dibayar oleh kampanye.
Contoh Kasus dan Dampaknya
Sebelumnya, pada pemilihan gubernur California, influencer Shaka Smith mengunggah video dukungan untuk Tom Steyer dengan menyertakan disklosur bahwa itu adalah iklan.
Namun, ada beberapa kasus di mana kreator tidak mengungkapkan pembayaran, seperti yang terjadi pada kampanye John Fetterman dan pembelaan Ken Paxton.
>>> BGN Identifikasi 950 Dapur MBG Diduga Tak Penuhi Standar Sanitasi
Komisi pengawas kampanye California sedang menyelidiki beberapa kasus dugaan pelanggaran disklosur oleh kreator yang bekerja dengan kampanye Steyer.
Sementara itu, Texas telah menerapkan aturan serupa sejak 2024, dan New York sedang mempertimbangkan aturan serupa.
Respons Kreator Konten
Dustin Torreverde, kreator konten di California Selatan, mendukung transparansi tetapi khawatir denda akan memberatkan kreator kecil.
Adina Flores, kreator libertarian, setuju dengan kewajiban disklosur dan denda, karena khawatir ada yang menerima uang tanpa meneliti kandidat.
>>> AS dan China Bersaing Sengit, Pasar Tembaga Krisis Pasokan
Saurav Ghosh dari Campaign Legal Center berharap aturan negara bagian akan mendorong aturan federal.
