Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum lebih cepat mendeteksi perkembangan modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Salah satu modus yang disorot adalah TPPO yang mengimingi pekerja migran Indonesia dengan perjalanan wisata atau tur luar negeri ke Kamboja, yang dikenal sebagai pusat kriminal scamming dan judi online.
Strategi Adaptif Diperlukan
Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan perlunya strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang.
Strategi tersebut harus diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penindakan.
Menurut Abdullah, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif untuk mencegah keberangkatan korban.
Ia menilai diperlukan sistem yang mampu membaca pola kejahatan secara lebih komprehensif.
"Negara harus mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi pola kejahatan, mengenali karakteristik perekrutan, pola komunikasi digital, rute perjalanan berlapis, serta hubungan antarperjalanan yang secara terpisah tampak normal, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari satu operasi perdagangan orang," ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut.
Selain itu, Abdullah mendorong pemerintah menjadikan setiap pengungkapan kasus TPPO sebagai dasar penyusunan profil modus nasional.
Profil tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, Imigrasi, BP2MI, Bea Cukai, serta otoritas bandara untuk memperkuat langkah pencegahan.
