Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah anak buah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid.
OTT itu terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Satu di antara pihak yang ditangkap adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Perjalanan Karier Lampri di Kementerian ATR/BPN
Lampri bukan nama baru dalam jajaran pejabat pertanahan nasional. Ia memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ia pernah memimpin sejumlah kantor pertanahan di daerah hingga dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pengalaman di berbagai daerah tersebut menjadi bekal Lampri sebelum menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Setelah sebelumnya memimpin Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya II, Lampri kemudian mendapat kesempatan untuk menjalankan tugas di tingkat kementerian.
Di pusat, Lampri pernah dipercaya sebagai Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Setelah itu, ia menduduki posisi sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN.
Beragam jabatan tersebut membuat pengalaman Lampri semakin luas.
Tidak hanya berkutat pada persoalan pertanahan di daerah, ia juga bersentuhan dengan pengelolaan internal kementerian, pengadaan barang dan jasa hingga komunikasi publik.
Karier Lampri kembali melejit saat dipercaya memimpin Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.
Pada Juli 2024, ia dipercaya sebagai Kakanwil BPN Jawa Timur dan bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas pertanahan.
Belum lama memimpin BPN Jawa Timur, ia mendapat penugasan baru sebagai Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah 2025.
Pada Februari 2026, Lampri dilantik Nusron sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR).