unique visitors counter
⌂ Beranda News Pemerintah Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos di 42 Daerah

Pemerintah Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos di 42 Daerah

Pemerintah Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos di 42 Daerah
Agen Disdukcapil Padang mendampingi warga aktivasi Identitas Kependudukan Digital
A A Ukuran Teks16px

“Pastikan datanya paling mutakhir melalui self-registration yang dipilotkan di Banyuwangi and 42 [daerah lainnya],” ujar Arief Anshory Yusuf.

Respons Daerah Percontohan

Respons positif datang dari salah satu wilayah percontohan yaitu Kota Banjarmasin. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan infrastruktur dan birokrasi untuk menghadirkan pelayanan perlindungan sosial yang terintegrasi.

“Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat. Termasuk layanan perlindungan sosial yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” kata H. M.

IN2

Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin.

Pemerintah daerah memandang penunjukan wilayahnya sebagai sebuah tanggung jawab besar. Sinergi antardinas menjadi fokus utama dalam memastikan kelancaran program nasional ini.

“Ini sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar. Karena itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program ini benar-benar berjalan maksimal,” ujarnya.

in2

Faktor kesiapan sumber daya manusia dinilai sama pentingnya dengan penyediaan perangkat digital dalam proses transformasi pelayanan. Keterbukaan terhadap perubahan sistem menjadi prasyarat mutlak.

“Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Tetapi juga kesiapan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja secara terbuka,” katanya lagi.

Langkah teknis berbeda diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang yang mewajibkan Identitas Kependudukan Digital bagi penerima bantuan. Kebijakan ini diterapkan untuk meminimalkan potensi terjadinya data ganda.

“Program ini bertujuan mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat.

Penggunaan IKD memungkinkan verifikasi dilakukan secara real time, sehingga risiko data ganda atau salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ances Kurniawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

>>> Pertamina dan MedcoEnergi Mulai Serap Minyak dari Sumur Rakyat

Untuk mendukung kepatuhan warga, Disdukcapil Kota Padang mengerahkan 1.750 agen pendamping di tingkat RT dan RW. Mereka membantu aktivasi kartu identitas digital tersebut.

M
Tim Redaksi
Penulis: Maria Renata
📰 Update Terbaru