Peran BPS dan Dewan Ekonomi Nasional
Badan Pusat Statistik menyiapkan skema identifikasi kesalahan data yang dikombinasikan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses pemutakhiran data secara real-time.
“Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik.
Metode Proxy Means Test diterapkan oleh BPS melalui penggabungan teknologi pemetaan digital dan analisis citra satelit. Hasil pemutakhiran data kemudian difungsikan sebagai basis sampling frame baru untuk Susenas.
“Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah [dengan] metode scoring masuk ke dalam model PMT,” jelas Amalia Adininggar Widyasanti.
Data yang telah melalui proses validasi menyeluruh akan digunakan sebagai acuan survei berkala. Pendekatan ini dirancang untuk menyempurnakan kualitas penarikan sampel survei ke depan.
>>> Riset Jepang: Aroma Makanan Pengaruhi Nafsu Makan Kucing
“Sehingga Susenas yang baru ke depan itu juga basis sampling frame-nya dari DTSEN yang sudah termutahirkan secara menyeluruh,” kata Amalia Adininggar Widyasanti.
Dewan Ekonomi Nasional memberikan catatan mengenai pentingnya transparansi dalam pemodelan pemeringkatan kesejahteraan. Pengurangan ketidakpastian informasi dinilai memerlukan keterlibatan panel ahli secara ilmiah.
“Kalau kita ingin mengurangi information uncertainty, ada due cara.
Pertama memastikan model PMT akurat dan sederhana [melalui] tim dan peer review process atau panel ahli pemodelan PMT secara lebih scientific.
Ada keterbukaan, transparency dan peer review process,” kata Arief Anshory Yusuf, Anggota Dewan Ekonomi Nasional.
Pihaknya juga mendorong sistem pendaftaran mandiri oleh masyarakat diadopsi secara luas di wilayah lain. Metode ini dianggap krusial untuk menjaga validitas data di tingkat akar rumput.
