Dalam sistem ideal, masyarakat dapat memperbarui data secara mandiri sehingga kondisi sosial ekonomi langsung tercermin dalam basis data pemerintah.
Arief juga menjelaskan kompleksitas dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sistem masih mengandalkan pendekatan tidak langsung karena data pengeluaran rumah tangga tidak tersedia secara lengkap.
>>> Kuba Peringatkan 'Pertumpahan Darah' Jika AS Menyerang, Washington Tambah Sanksi
Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan data sampel dan indikator seperti kondisi rumah, aset, pekerjaan, dan karakteristik lainnya. “Ini seperti berburu musang di pohon.
Kita tidak melihat langsung, tetapi menebak dari tanda-tanda,” ujarnya memberi analogi.
Ia menambahkan, meskipun model statistik dan kecerdasan buatan (AI) telah digunakan, hasilnya tetap tidak sempurna.
“Untuk kelompok 20 persen terbawah saja, tingkat error bisa mencapai sekitar 45 persen,” katanya.
Arief menekankan pentingnya pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari tiga komponen utama: identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.
Komponen pertama adalah identitas digital yang memungkinkan masyarakat memiliki identitas tunggal untuk berbagai layanan publik.
Komponen kedua adalah data exchange, yaitu integrasi data antarinstansi pemerintah. Sementara komponen ketiga adalah digital payment yang berfungsi mempercepat dan mengefisienkan penyaluran bantuan.
“Dengan tiga komponen ini, kita bisa mengurangi baik exclusion error maupun inclusion error,” jelasnya.
Arief juga menyoroti pentingnya dynamic registry, yaitu sistem data yang terus diperbarui secara berkala tanpa harus menunggu beberapa tahun.
Dengan sistem tersebut, verifikasi kelayakan penerima bansos dapat menjadi lebih akurat.
Integrasi data aset dan administrasi lintas lembaga menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan adil.
“Orang yang mampu tidak akan mudah lagi menerima bansos, dan yang membutuhkan bisa lebih cepat terdeteksi,” ujarnya menutup.
Tantangan Penentuan Desil dan Keterbatasan Data
Arief juga menjelaskan kompleksitas dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Saat ini, sistem masih mengandalkan pendekatan tidak langsung karena data pengeluaran rumah tangga tidak tersedia secara lengkap.
>>> Kapal Pesiar Terjangkit Hantavirus Sandar di Belanda untuk Disinfeksi
Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan data sampel dan indikator seperti kondisi rumah, aset, pekerjaan, dan karakteristik lainnya untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan.
