Pemimpin Taiwan Lai Ching-te meminta Amerika Serikat tetap melanjutkan penjualan senjata ke pulau itu. Menurutnya, kerja sama keamanan diperlukan untuk menjaga perdamaian kawasan.
Dalam unggahan di media sosial pada Minggu malam (17/5), Lai mengkritik peningkatan kekuatan militer China.
>>> Kim Jong Un Perintahkan Perkuat Unit Garis Depan di Perbatasan dengan Korsel
Ia menilai hal itu hanya bertujuan untuk mencaplok Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri.
"Karena China terus menggunakan angkatan bersenjata untuk mencaplok Taiwan, sekaligus memperluas kekuatan militer dan berupaya mengubah status quo di kawasan dan lintas selat, maka penjualan senjata dari AS kepada Taiwan serta kerja sama keamanan yang lebih dalam diperlukan," kata Lai di unggahan Facebook.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan masih mempertimbangkan persetujuan paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS (sekitar Rp 247,3 triliun) untuk Taiwan.
Dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan Jumat (15/5), Trump menyebut keputusan tersebut akan bergantung pada China.
"Saya masih menahannya dan itu tergantung pada China. Jujur, ini kartu negosiasi yang sangat bagus bagi kami.
Nilainya sangat besar," kata Trump.
>>> Lefundes Ingatkan Borneo FC Masih Berpeluang Juara
China melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berulang kali menegaskan akan menyatukan pulau itu, termasuk menggunakan kekuatan bersenjata jika diperlukan.
Beijing juga terus menolak upaya penjualan senjata Washington kepada Taipei.
Amerika, yang mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China daratan, tetap menjadi salah satu pemasok senjata dan mitra dagang utama Taiwan.
Dalam wawancara tersebut, Trump juga mengaku tidak ingin ada pihak yang menyerukan kemerdekaan Taiwan. Hal itu diduga merujuk pada Lai dan kelompok yang oleh Beijing disebut separatis.
Menanggapi hal itu, Lai menegaskan Republik China, nama resmi Taiwan, merupakan wilayah berdaulat dan merdeka.
Ia juga menyatakan posisi pemerintahnya, Republik China, dan Republik Rakyat China tidak saling berada di bawah kedaulatan masing-masing.
>>> BNPB Optimalkan Pompanisasi Atasi Banjir di Kota Gorontalo
China, yang dipimpin Partai Komunis, dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak perang saudara pada 1949.
