Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti pentingnya keberadaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Utara (Kaltara). Program ini dinilai sebagai solusi strategis untuk pemerataan pendidikan di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kaltara. Menurut anggota DPD RI, akses pendidikan yang merata masih menjadi tantangan di daerah kepulauan dan perbatasan.
>>> Tiga Terdakwa Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank Dituntut Hukuman Penjara hingga 12 Tahun
Mengatasi Kesenjangan Pendidikan
Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal. Banyak desa di Kaltara yang belum memiliki fasilitas sekolah yang memadai.
Program ini juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltara. Pemprov Kaltara telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten dan kota.
Beberapa daerah di Kaltara bahkan sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.
Kota Tarakan menjadi salah satu lokasi percontohan. Sekolah Rakyat Rintisan di Tarakan sudah mulai beroperasi dengan puluhan siswa.
Sebanyak 59 siswa telah memulai kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Tarakan sejak September 2025. Ini menjadi bukti awal implementasi program di lapangan.
Anggota DPD RI menegaskan bahwa keberlanjutan program harus dijaga. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia menjadi faktor kunci.
Pemenuhan guru yang berkualitas juga dinilai penting. Tanpa tenaga pendidik yang memadai, tujuan pemerataan pendidikan sulit tercapai.
Selain itu, pengawasan terhadap efektivitas program perlu dilakukan secara berkala. DPD RI akan terus memantau perkembangan Sekolah Rakyat di Kaltara.
>>> Disdukcapil Aceh Utara Minta Keuchik Data Warga Kehilangan Adminduk Akibat Banjir
Program Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
