Indonesia mengecam keras aksi pasukan Israel yang mencegat konvoi flotilla kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Insiden terjadi di perairan Siprus, bagian timur Laut Mediterania, pada Senin waktu setempat.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan kecaman resmi dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta.
>>> Malut United U18 Juara EPA Super League Usai Kalahkan Persija
Ia menyebut pencegatan itu dilakukan terhadap kapal-kapal yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.
Setidaknya sepuluh kapal dicegat pasukan Israel, termasuk "Amanda", "Barbaros", "Josef", dan "Blue Toys".
Kapal "Josef" diketahui membawa seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa, delegasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) - Rumah Zakat.
Komunikasi masih diupayakan dengan kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono. Status kapal dan penumpangnya masih belum jelas karena situasi di lapangan yang dinamis.
Kemlu RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan yang ditahan.
>>> Tulungagung Usulkan Tiga Sapi Limousin untuk Kurban Presiden
Pemerintah Indonesia juga menyerukan agar Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
Pemimpin Redaksi Republika Andi Muhyiddin mengonfirmasi bahwa sembilan WNI, termasuk dua jurnalisnya Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, terkena intersepsi.
Bambang diketahui menaiki kapal "Boralize" saat dicegat.
Intersepsi terjadi sekitar 200 mil laut dari Gaza pada Senin pagi waktu Turki. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI di kawasan untuk memastikan keselamatan para WNI.
Yvonne memastikan bahwa Kemlu RI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan, untuk memastikan keselamatan para WNI yang terkena pencegatan Israel.
>>> Gubernur BI Optimistis Rupiah Kembali Stabil, Meski Hari Ini Melemah
Indonesia juga menyerukan agar otoritas Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan yang menjadi hak rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
